Menag: 5 Nilai Budaya Kerja Selaras Dengan Ruh Revolusi Mental

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menandaskan bahwa 5 nilai budaya kerja Kemenag ; Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab, Keteladanan, sangat cocok dengan 3 point revolusi mental; Integritas, Etos kerja, dan Gotong royong. Hal ini disampaikan Menag LHS saat memberikan arahan sekaligus membuka Raker Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, di Karawang, Selasa (26/01). Raker tersebut mengusung tema “Dengan Spirit 3 Nilai Utama Revolusi Mental dan 5 Nilai Budaya Kerja Kita Tingkatkan Kualitas Kerja dan Pelayanan Aparatur Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

“Tiga point yang menjadi esensi revolusi mental, integritas, etos kerja, gotong royong sangat cocok dengan 5 nilai budaya kerja Kemenag,”kata Menag. 

Menag mengapresiasi Raker ini yang dilaksanakan lebih awal, karena harapan publik begitu besarnya kepada Kemenag. Untuk itu, kiranya ASN Kemenag bisa lebih memaksimalkan kewajibannya dalam melayani masyarakat.

Kepada seluruh peserta Raker yang terdiri dari seluruh pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat, Menag menyampaikan rasa syukur atas semua kinerja ASN Kemenag yang mendapat penilaian positif  dari sejumlah kalangan, media dan lembaga survey. Bagi Menag Lukman, intelektual semata tidak cukup untuk dapat merespon, menyikapi sejumlah harapan publik. 

“Dengan kinerja yang harus diwujudkan, maka, mengawali Raker ini dengan pelatihan ESQ akan menjadi semakin baik pula,” ujar Menag yang didampingi Sesmen Khoirul Huda. 

”Ini penting, seperti tema raker ini untuk mewujudkan spirit 3 nilai utama revolusi mental dan 5 nilai budaya kerja Kemenag, yang dimaksudkan sebagai jiwa atau ruh Kemenag”, imbuh Menag.

Sebelumnya, Kakanwil Jawa Barat Buchori melaporkan, bahwa acara Raker ini akan berlangsung dari tanggal 26-28 Januari 2016. Buchori mengharapkan, Raker diawal tahun 2016 ini diharapkan dapat membawa manfaat dan bisa mengimplementasikan 3 point revolusi mental dan 5 nilai budaya kerja Kemenag sebagaimana mestinya.

Selain hal itu, Buchori juga menyampaikan bahwa tahun 2016 ini, Kanwil Kemenag Provinsi Jabar melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jabar  untuk membuat pondok pesantren di Lapas Sukabumi, Kota Kandung, Cianjur dan harapannya seluruh Lapas di Jabar. (rief/dm/dm).

Baca Selengkapnya

Teknologi Informasi KUA Kec. Cilandak

• Mengoptimalisasikan aplikasi dari Kementerian Agama Pusat dengan Aplikasi SIMBI (Sistim Informasi Manajemen Bimas Islam)
• Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sebagai aplikasi dalam pelayanan Nikah /Rujuk.
• Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), sebagai aplikasi dalam pelayanan pendataan wakaf;
• Sistem Informasi berbasis Geografis (GIS), sebagai aplikasi pendataan sarana ibadah umat Islam dengan basis titik koordinat sebagai upaya pemetaan lokasi;
• Optimalisasi penggunaan Informasi Teknologi dalam pelayananan kepada masayarakat dan sebagai sarana prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, di antaranya :

• Data base penyusunan SKP dan perhitungan PPKP;
• Penyusunan data base Sistem Informasi Manajemen Surat Keluar (SIMASKU);
• Penyusunan data base Sistem Informasi Manajemen Keuangan (PNBP N/R) (SIMKU);
• Penyusunan laporan bukti fisik tugas dan fungsi pegawai;
• Input pelayanan nikah/rujuk Aplikasi SIMPAN (Simstem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Nikah / Rujuk).

Baca Selengkapnya

Urgensi Kelompok Kerja (Pokja) Bagi Penghulu

URGENSI KELOMPOK KERJA (POKJA) BAGI PENGHULU 

Oleh: Cecep Hilman, M.Ag (Widyaiswara Muda Balai Diklat Keagamaan Jakarta)

Pendahuluan
Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka penghulu menjadi jabatan fungsional. Proses kenaikan pangkatnya diatur melalui pengumpulan angka kredit, yaitu nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh penghulu dan digunakan sebagai salah satu syarat baik untuk pengangkatan maupun kenaikan pangkat/jabatannya.

Untuk pelaksanaan jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, telah dikeluarkan juga Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, tujuannya agar tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional penghulu dapat terwujud.
Perubahan jabatan penghulu menjadi jabatan fungsional menuntut para penghulu memahami tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya dengan lebih baik dan dituntut untuk bersikap profesional dalam pelaksanaan tugasnya dengan berdasar pada peraturan yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan jabatan tersebut.

Baca Selengkapnya